Persetujuan Substansi Raperda RDTR dan PZ Kota Serang

Posted April 12, 2017
Written by
Category News

Dalam rangka penyusunan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Serang, diadakan rapat guna mendapatkan persetujuan substansi dari K/L anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) terhadap Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Sub Pusat Pelayanan Kecamatan Curug, Kasemen, Taktakan, dan Walantaka Tahun 2015-2035 di Hotel Veranda, Selasa (15/12).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Walikota Serang; Bappeda Kota Serang; Dinas Perhubungan Kota Serang; Kementerian ATR/BPN; KKP; Kementan; Kemenhub; Badan Geologi; Kemenko Polhukam; KemenKumHAM; Kemen PUPera; dan Bappenas.
Terkait tata ruang dan pertanahan, ada beberapa masukan yang dihasilkan dalam rapat ini, yakni:
Terkait Rencana Pola Ruang:
– pembagian zona atau zonasi agar disesuaikan dengan Permen PU No. 20/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota;
– pencantuman luasan pada muatan zonasi RDTR dan PZ agar memperhatikan ketelitian muatan khususnya terkait akumulasi luasan zona sesuai dengan Zonasi dalam peta;
– klasifikasi zona khusus lainnya agar ditinjau kembali khususnya terkait penyetaraan subzona pertahanan dan keamanan negara dengan subzona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan lain-lain, dalam zona khusus lainnya;
– muatan zona transportasi agar dijabarkan lebih detail dalam Raperda RDTR dan PZ baik dalam Batang Tubuh maupun bagian Penjelasan; dan
– zona perumahan agar dijabarkan secara detail baik dalam muatan peta maupun dalam Raperda RDTR dan PZ.
Terkait Peta Rencana Tata Ruang:
– penyusunan Informasi Geospasial Dasar (IGD) maupun Informasi Geospasial Tematik (IGT) agar tetap melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam hal supervisi muatan pemetaan rencana tata ruang tersebut; dan
– mengacu pada PP No. 8/2013 untuk melanjutkan supervisi peta dasar, peta tematik, peta rencana, album peta, dan kesesuaian peta dengan Ranperda untuk mendapatkan rekomendasi BIG.
Selain itu, terkait ketentuan perizinan agar dilengkapi dengan ketentuan Izin Perubahan Penggunaan Tanah guna memfasilitasi pengajuan perubahan pemanfaatan tanah pada lahan dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar.
Tindak lanjut dari rapat persetujuan substansi ini adalah dengan dilakukannya perbaikan berdasarkan masukan yang diperoleh dari rapat dan masuka tertulis oleh Tim Teknis RDTR dan Tim Teknis Kementerian ATR/BPN dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah rapat diselenggarakan. (ZH)

sumber : bkprn.org

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.