Tidak Berfungsinya Alun-Alun Kota Serang Sebagai Ruang Terbuka Publik?

Posted July 5, 2017
Written by sigitjulian
Category News

Tidak Berfungsinya Alun-Alun Kota Serang Sebagai Ruang Terbuka Publik?

 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota akan ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan yang secara pesat ini baik dari segi fisik maupun ekonomi akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan ruang dan prasarana pergerakan penduduknya. Kebutuhan ruang dan prasarana sangatlah mempengaruhi segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara, menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/ jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dengan demikian, setidaknya suatu kota haruslah memiliki satu ruang terbuka publik baik itu ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka non hijau (RTNH). Salah satu contohnya adalah alun-alun.

Alun-alun adalah salah satu dari sekian banyak contoh yang pasti dimiliki oleh sebuah kota sebagai suatu ruang terbuka publik. Seringkali, keberadaan alun-alun di sebuah kota telah dijadikan sebagai identitas maupun ikon dari kota tersebut. Karena pada dasarnya fungsi dari alun-alun sendiri adalah sebagai tempat yang digunakan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, baik itu aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, pendidikan maupun sebagai kepentingan hiburan. Salah satunya adalah alun-alun yang berada di Kota Serang. Pada kenyataannya, Kota Serang telah memiliki 2 alun-alun yang memiliki fungsi yang berbeda. Yaitu Alun-Alun Barat dan Alun-Alun Timur. Adapun Alun-Alun Barat adalah alun-alun yang kepemilikannya masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serang, dan keberadaan Alun-Alun Barat tersebut hanya digunakan sebagai tempat untuk upacara, peringatan acara kenegaraan maupun hari-hari kebesaran lainnya. Sedangkan untuk Alun-Alun Timur adalah alun-alun yang kepemilikannya dikelola oleh Pemerintah Kota Serang, yang fungsinya adalah sebagai sarana olahraga.

Tidak Berfungsinya Alun-Alun Kota Serang Sebagai Ruang Terbuka Publik?

Ya, dengan mendengar isu tersebut, kini kondisinya memang tidak bisa dipungkiri. Karena pada faktanya, fungsi yang pada awalnya sebagai ruang terbuka publik, kini Alun-Alun Kota Serang telah dipenuhi oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan baik itu di Alun-Alun Timur maupun Alun-Alun Barat. Secara tidak sadar, kehidupan perekonomianlah yang mendorong mereka untuk berjualan di sekitar alun-alun tersebut. Terlebih lagi dengan keberadaan Alun-Alun Kota Serang yang sering ramai didatangi oleh para pengunjung. Peluang usaha yang ditimbulkan oleh keberadaan Alun-Alun Kota Serang ini seakan menjadi magnet yang menyebabkan menjamurnya PKL disana. Mereka menganggap bahwa Alun-Alun Kota Serang ini merupakan lahan pekerjaan yang cukup potensial dalam mengembangkan usaha kecil ini, karena bagi sebagian PKL berjualan di alun-alun ini merupakan pekerjaan utama disisi mereka.

Keberadaan PKL yang berjualan di pinggir area jogging Alun-Alun Timur Kota Serang kini telah meresahkan para masyarakat yang tengah menggunakan area tersebut untuk jogging. Pasalnya area jogging sepanjang 300 meter ini telah dipenuhi oleh berbagai macam pedagang, seperti pedagang alat elektronik, makanan, obat-obatan hingga pedagang pakaian sekalipun. Keadaan tersebut dinilai mengganggu kegiatan masyarakat yang datang ke alun-alun untuk berolahraga. Menurut Khozinudin — Salah satu pengunjung — mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa karena lantaran dirinya tidak bisa menikmati area publik tersebut, dirinya hanya bisa jalan kaki mengelilingi area jogging sepanjang 300 meter. Khozin berharap hal ini harus segera disikapi serius oleh pemerintah karena pada kenyataannya telah mengganggu aktivitas untuk berolahraga.

 

Selain dengan keberadaan PKL yang berjualan di sekitar area pinggir jogging Alun-Alun Timur Kota Serang, ternyata aktivitas PKL ini juga telah melanggar aturan yang ditetapkan peraturan daerah setempat. Alun-Alun Barat yang seharusnya hanya digunakan sebagai tempat untuk memperingati hari kebesaran, upacara kenegaraan, dan hari-hari besar lainnya, kini telah berubah fungsinya layaknya seperti pasar malam yang dipadati dengan para pedagang kaki lima. Sering kali dengan keberadaan PKL ini telah menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya adalah menimbulkan kemacetan di sekitar daerah Alun-Alun Barat tersebut.

Menyadari akan hal ini, kini telah menjadikan teguran bagi pemerintah Kota Serang untuk segera mengembalikan fungsi Alun-Alun Barat sebagai ruang terbuka publik. Namun, dari semua hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Belum diserahkannya kewenangan pengelolaan Alun-Alun Barat Kota Serang dari Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang ditengarai menjadi faktor sulitnya Pemerintah Kota Serang menata alun-alun tersebut. Asisten Daerah I Setda Kota Serang, Kosasih mengatakan bahwa penataan alun-alun sudah pernah dibahas dalam rapat Muspida di Mapolres Serang. Namun, karena merupakan wilayah Kota Serang tetapi kewenangannya milik Kabupaten Serang, maka dalam melakukan penataan perlu ada koordinasi antara kedua pemilik wilayah tersebut.

Pasalnya, penyerahan Alun-Alun Barat kepada pemerintah Kota Serang akan segera dilaksanakan. Dengan harapan, setelah penyerahan tersebut, Ketua DPRD Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan bahwasanya Pemerintah Kota Serang akan hanya tinggal mengikuti aturan yang ada saja sesuai dengan fungsi yang sebenarnya dari alun-alun. Dengan begitu, Alun-alun tidak akan lagi seperti pasar malam, namun sesuai fungsinya yakni sebagai ruang terbuka publik dan tempat untuk warga bersosialisasi.

Menyikapi isu yang berkaitan dengan tidak berfungsinya Alun-Alun Kota Serang sebagai ruang terbuka publik memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Selain kewenangan Alun-Alun Barat masih berada pada Pemerintah Kabupaten Serang, kini sulitnya memberantas para PKL baik yang berada di Alun-Alun Barat dan Alun-Alun Timur, menjadi salah satu faktor yang membuat Pemerintah Kota Serang merasa kwalahanmenata alun-alun tersebut. Pasalnya, ketika para Satpol PP Kota Serang telah melakukan razia gabungan untuk mengusir para PKL dari alun-alun tersebut, ternyata tidak memberikan efek jera kepada para PKL. Para PKL tetap datang untuk berjualan di sekitar alun-alun pasca razia gabungan telah dilaksanakan.

Menurut, salah satu PKL yang bernama Adi mengatakan bahwasanya jika para PKL yang berjualan di alun-alun ini diusir dan diminta untuk pindah, para PKL tidak tahu dimana mereka akan berjualan dan jika tidak berjualan para PKL juga tidak tahu bagaimana nasib keluarganya jika tidak mendapat penghasilan dari hasil jualan tersebut. Seharusnya pemerintah lebih memikirkan nasib para PKL jika Pemerintah berniat untuk memindahkan para PKL tersebut. Oleh karena itu, melihat dari permasalahan mengenai para PKL yang telah berjualan di alun-alun Kota Serang sudah melebihi batas yang optimal dan bahkan sudah mulai merubah fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka publik, maka, ada 2 solusi yang cukup bisa menyelesaikan permasalahan ini.
 

Solusi pertama adalah dari hasil observasi yang telah saya lakukan, saya melihat ada suatu lahan yang cukup luas dan lahan tersebut ternyata terlihat sudah tidak terpakai. Berdasarkan para warga yang berada di sekitar daerah tersebut, dahulunya lahan yang sudah tidak terpakai itu adalah sebuah gedung yang digunakan untuk pertemuan para veteran RI yang berada di Kabupaten Serang. Akan tetapi, dari tahun ke tahun gedung itu sudah lama tidak terpakai dan dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Dengan demikian, alangkah baiknya jika para PKL yang berjualan di alun-alun, dapat direlokasikan ke daerah lahan tersebut. Selain itu, kebijakan relokasi para PKL ini juga dapat memberikan beberapa keuntungan bagi para PKL itu sendiri. Yaitu letak lahan tersebut ternyata berada tepat di seberang Alun-Alun Barat dan Alun-Alun Timur. Dengan begitu, peluang untuk berjualan bagi para PKL tidak akan mengurangi jumlah konsumen untuk membeli jualannya ketika pada awalnya mereka berjualan di alun-alun tersebut.

Solusi yang kedua adalah dengan pemerintah Kota Serang membuat suatu kebijakan dengan penetapan zona seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung yaitu penetapan 3 zona bagi para PKL diantaranya zona merah, kuning dan hijau. Selain penetapan zona, pemerintah Kota Serang juga harus membuat signage yang memperingatkan bahwa alun-alun merupakan zona merah dan akan diberi sanksi jika para PKL tetap ingin berjualan di alun-alun tersebut. Oleh karena itu, dengan diterapkannya wilayah alun-alun sebagai zona merah yaitu zona yang tidak diperbolehkan PKL untuk berjualan, diharapkan para PKL akan jera dengan kebijakan tersebut. Dengan demikian, diharapkan Alun-Alun Kota Serang kembali sebagai ruang terbuka publik

ditulis oleh : Sisilia Vidia Elok Hapsari, Planologi ITB 2015
diakses pada : 
https://medium.com/planologi-2015/tidak-berfungsinya-alun-alun-kota-serang-sebagai-ruang-terbuka-publik-29ebe08253a1

 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.